Kontroversi Penobatan Ferry Zulkarnaen, ST Sebagai Sultan Bima

MENARAnews, Bima (NTB) - Kritikus Sejarah Bima, Muslimin Hamzah, menilai penobatan Ferry Zulkarnaen, ST yang saat ini menjabat Bupati Bima untuk menjadi Sultan Bima, adalah bentuk Malpraktek (kesalahan praktik sejarah), karena ini tidak membawa manfaat, kecuali untuk memupuk kekuasaan mencitrakan diri dan keluarga agar lebih megah dan lebih luas serta mereka (majelis adat) kepada pola pikir pragmatis.

"Penobatan Ferry Zulkarnaen sebagai Sultan Bima, hanya untuk merawat diri dan kepentigan keluarga Ferry Zulkarnaen," imbuhnya.

Muslimin menambahkan bahwa, dikatakan malpraktek atau malapetaka sebab hanya memaparkan neofeodalisme (feodalisme baru) yang sudah akut di Bima dalam bentuk pelantikan Dinasti. Maksud dari tingkat akut (seperti penyakit komputer masuk stadium empat), jadi sudah sangat mematikan.

Menurutnya, pelantikan nantinya merupakan membentuk dinasti rezim keluarga Ferry Zulkarnaen. Yang arahnya adalah menaikkan citra untuk memunculkan “farasa istri raja”, bagi istri Ferry Zulkarnaen, yang akan digandeng menjadi bakal calon Bupati Bima mendatang.

"kelak status baru ini menjadi adat kampanye pelantikan yang ampuh di masyarakat yang masih kurang kritis. Selain itu, sekaligus ingin menyisihkan dominasi orang bekas bangsawan sebagai aktor di singgasana sejarah, agar Bima tak bisa lepas dari penjara sejarah kekuasaan,” cetusnya.

Maksudnya mereka (bangsawan bekas istana) menganggap bahwa hanya mereka yang membuat sejarah Bima. “itu sungguh naif karena kalimat itu menafikkan peranan rakyat biasa (wong cilik) sebagai aktor pembuat sejarah,” katanya usai acara seminar bedah penobatan Sultan Bima di Aula PKK Kabupaten Bima.

Sementara itu, di tempat terpisah, usai sidang, Filolog Ahli Naskah Dewi Ratna Mhchlisa, SE,M.Hum, yang ditemui wartawan di kediamannya mengatakan bahwa ungkapan Muslimin Hamzah merupakan bagian dari ketidakpuasaannya dan koleganya atas Pelantikan Sultan Bima. “Saya rasa mereka adalah pembelok sejarah Bima," tambahnya.

Menurutnya, tidak ada niat Keluarga Ferry Zulkarnaen untuk membentuk dinasti kekuasaan di Kabupaten Bima, karena dapat dilihat tidak ada keluaraganya ferry yang memiliki jabatan apapun ditingkat eksekutif. “tak ada satu orang-pun keluarga Ferry Zulkarnaen menjadi Kepala Dinas di Lingkup Kabupaten,” jelasnya memberikan contoh.

Hanya beberapa kelompok kecil saja yang tidak senang dengan kehadiran atau pelantikan Sultan Bima, padahal niat Pemerintah itu baik hanya ingin meluruskan sejarah Bima dan untuk melestarikan sejarah Bima. Karena Bima, menurut Dewi, telah memiliki sejarah yang dipimpin oleh kesultanan. Sudah saatnya kita meluruskan sejarah agar generasi muda dapat mengilhami sejarah sebenarnya.

"Terkait pernyataan Muslimin, bahwa pelantikan Ferry sebagai Sultan Bima, merupakan malpraktek atau kesalahan sejarah, adalah bentuk pembelokkan sejarah. Sebagai orang Bima , tidak sepatutnya orang sekelas Muslimin mengungkapkan kalimat itu karena akan membodohi informasi kepada warga Bima,” cetusnya.

Tambahnya, Sebagai filolog sejarah, tentunya sejarah Bima harus diluruskan bukan dibelokkan. Untuk itu pelantikan Sultan Bima adalah suatu keharusan untuk berkelanjutan esensi sejarah Bima dan memilki sombol dan identitas yang jelas. Bima harus memiliki Identitas, Sultan Bima adalah salah satu identitas dan Kerajaan adalah Simbol Bima.

“Kita ingin mencari simbol Bima dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga, tetapi semua demi rakyat Bima, bahwa Bima harus memiliki simbol dan identitas yang jelas. Melalui pelantikan Ferry Zulkarnaen sebagai Sultan Bima, merupakan salah satu wujud nyata bahwa Bima adalah daerah yang memilki sejarah kerajaan atau kesultaan,” tegasnya. (ac)